Sarjana Komputer

Sarjana Komputer adalah sebuah blog yang diciptakan khusus untuk mahasiswa calon sarjana komputer. Blog ini menyajikan banyak informasi terkait kurikulum yang ditawarkan para program studi berbasiskan komputer

Emanuel Safirman Bata, S.Kom.

Dosen Pengampuh Mata Kuliah

...

<a href="http://id-i

Beranda

Langganan: Postingan (Atom)

Total Tayangan Halaman

Peranan Teknologi Informasi dalam Tata Pemerintahan

Support by: Dr. W. Riawan Tjandra, S.H., M.Hum.

Peranan Teknologi

Informasi dalam

Tata Pemerintahan

EMANUEL SAFIRMAN BATA, S.KOM., M.T.

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA STRATA SATU STIKOM UYELINDO KUPANG

Beberapa Pengertian TI

v TI selalu terkait dengan pengelolaan data menjadi informasi dengan bantuan dan alat komunikasi.

v Alter (1999) mendefinisikan TI sebagai perangkat lunak maupun keras yang digunakan dalam sistem informasi.

Beberapa Pengertian TI

v Turban (2006) mengartikan TI sebagai bagian “teknis” dari sistem informasi yang terdiri dari hardware, software, database, dan lain-lain.

v TI memiliki dua makna: (1) TI merupakan subsistem dari sistem informasi yg berbasis pada komputer (makna sempit); (2) TI tidak hanya sebagai teknologi untuk memroses dan menyimpan informasi yang berbasis komputer, tetapi juga menggunakan teknologi informasi lainnya dalam rangka menyampaikan pesan atau informasi (Martin, 1999).

Beberapa Pengertian TI

v Pengelolaan TI adalah pengeloaan penyampaian informasi, baik yang menggunakan komputer maupun alat komunikasi lainnya, seperti electronic mail, voice mail, group ware systems lainnya.

v Alat-alat tersebut menjadikan para anggota dari organisasi memiliki kemampuan untuk dapat berkomunikasi dan saling bertukar informasi dengan anggota lainnya dalam rangka suatu tujuan tertentu.

v TI juga merupakan alat yang secara efektif dapat digunakan untuk mengomunikasikan produk dan jasa yang ditawarkan oleh suatu organisasi kepada masyarakat pengguna (customer) ataupun kepada supplier-nya. TI memiliki kemampuan untuk menembus sekat-sekat dalam suatu organisasi, baik internal maupun eksternal.

Benang Merah Pengertian TI

v Beberapa benang merah pengertian TI:

ü Beberapa kumpulan sistem informasi yg digunakan untuk mengelola data dan informasi untuk diterima, didistribusikan dan disimpan (distributed and

strored)

ü Alat atau media yg secara efektif dapat digunakan untuk mensosialisasikan, mengkomunikasikan ide, konsep, jasa dan produk maupun visi baik utk kepentingan internal organisasi, maupun eksternal dalam hal ini adalah pengguna jasa maupun pemasok dengan berbasiskan pada teknologi komputer maupun tekhnologi komunikasi lainnya.

Teori Pemerintah

v Pemerintah berasal dari kata government (Inggris), gouvernment (Perancis) yg berasal dari kata gubernaculum (Latin) yang berarti: kemudi

v Tata pemerintahan memiliki makna yang sama dengan tata usaha negara dan administrasi negara serta pemerintah. Administrasi negara berasal dari akar kata bahasa Latin: administrare yang artinya: melayani

Teori Catur Praja

Dikemukakan oleh van Vollenhoven, 1926

v Bestuur, fungsi menyelenggarakan/melaksanakan tujuan negara

v Politie, menjalankan preventive rechtszorg: mencegah terjadinya pelanggaran terhadap tertib hukum

v Peradilan (rechtspraak), menyelesaikan sengketa

v Membuat peraturan (regeling/wetgeving)

Teori Tri Praja

v John Locke menyatakan bahwa kekuasaan negara meliputi: a. Legislatif (membuat peraturan per-UU-an), b. Eksekutif (menyelenggarakan peraturan per-uu-an) dan mengawasi pelaksanaannya) dan c. Federatif (kekuasaan di luar a dan b)

v Montesqiueu menyatakan kekuasaan negara meliputi: a. Legislatif (membuata peraturan per- UU-an), b. Eksekutif (melaksanakan peraturan per- UU-an) dan c. Yudikatif (mempertahankan peraturan perundang-undangan)

Teori Panca Praja

Lemaire (1952) menyatakan bahwa kekuasaan

negara meliputi:

v Bestuurszorg (menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat)

v Bestuur (Pemerintah dlm arti sempit): menjalankan

ketentuan peraturan per-UU-an

v Politie

v Peradilan atau mengadili

v Membuat peraturan per-UU-an

Teori Sad Praja

Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa kekuasaan negara meliputi: a. Pemerintahan, per-UU-an, c. Pengadilan, d. Keuangan, e. Hubungan luar negeri, f. Pertahanan dan keamanan umum.

Teori Dwi Praja

Dikemukakan oleh AM Donner yg menyatakan

bahwa kekuasaan negara meliputi:

v Kekuasaan menentukan tugas (taakstelling) dari alat-alat pemerintah/menentukan politik negara.

v Kekuasaan menyelenggarakan tugas yang telah ditentukan/merealisasikan politik negara yang telah ditentukan sebelumnya (verwezenlijking van de taak)

Teori Pembagian

Kekuasaan Negara

Kedaulatan Rakyat

UUD 1945 Sebelum Amandemen

Dilakukan sepenuhnya oleh

MPR

Mandataris

Presiden DPR DPA BPK MA

UUD 1945 Pasca

Kedaulatan Rakyat Dilaksanakan Menurut

UUD

Amandemen Pembagian Kekuasaan Negara (Formil)

Presiden/ Pemerintah

MPR

DPR MMMDPD

MPR

Checks and Balances

Pengawasan Peradilan TUN terhadap

Perbuatan Tata Usaha Negara

BPK

MA MK

Independensi

Peradilan

Pemisahan Kekuasaan

(Materiil)

Kedudukan MPR

v Mengubah dan menetapkan UUD

v Melantik Pres dan/atau Wapres

v Memberhentikan Presiden dan/atau Wapres dalam masa jabatannya menurut UUD

Kedudukan DPR

v Fungsi legislasi, fungsi utk membentuk UU yang dibahas dengan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama

v Fungsi anggaran, fungsi untuk menyusun dan menetapkan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN)

v Fungsi pengawasan, fungsi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan UUD 1945, UU dan peraturan pelaksanaannya.

Kedudukan DPD

v Dapat mengajukan kepada DPR RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat-daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan SDA dan SDE lainnya yg berkaitan dgn perimbangan keuangan pusat-daerah

Kedudukan DPD

v Ikut membahas RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran daerah serta penggabungan daerah, pengelolaan SDA dan SDE lainnya, serta yg berkaitan dgn perimbangan keuangan pusat-daerah, memberikan pertimbangan kepada DPR atas RUU APBN dan RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan dan agama

Kedudukan DPD

v Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan UU tentang otonomi daerah, hubungan pusat- daerah, pembentukan dan pemekaran daerah serta penggabungan daerah, pengelolaan SDA dan SDE lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti.

Tugas-Tugas Klasik Negara

v Melindungi bangsa dan wilayah terhadap

serangan dari luar (pertahanan)

v Melindungi bangsa dan wilayah terhadap kerusuhan dari dalam (pembentukan dan pemeliharaan hukum; polisi)

v Penagihan uang pajak dan pengelolaan dana tersebut untuk kepentingan pembiayaan tugas- tugas negara

Faktor yang Mempengaruhi Perkembangan Tugas Pemerintah Modern

v Kesukaran dan kebutuhan yang dirasakan oleh warga masyarakat (Misalnya hukum perijinan diperlukan karena ruang publik yang semakin terbatas)

v Sarana keuangan dan kemungkinan-kemungkinan lain yang tersedia untuk menjalankan tugas tertentu. (Mis. Penggunaan sarana keuangan untuk memberikan subsidi)

v Tanggapan di bidang politik tentang kebijaksanaan negara yang diinginkan (Mis kebutuhan untuk menata administrasi kependudukan)

v Kewajiban-kewajiban negara pada tingkat internasional (Mis. Kewajiban negara untuk mengimplementasikan perlindungan HAM secara efektif)

HAM

v Hak Sipil dan politik, Hak hidup, kebebasan dan keamanan pribadi; larangan Perbudakan; larangan penganiayaan; larangan penangkapan , penahanan, atau pengasingan yang sewenang-wenang

v Hak atas pemeriksaan pengadilan yang jujur; hak atas benda; hak atas kebebasan berpikir, menyuarakan hati nurani, dan beragama; hak atas kebebasan mengemukakan pendapat dan mencurahkan pikiran; hak kebebasan berkumpul dan berserikat

v Hak turut serta dalam pemerintahan; hak suaka/hak kebangsaan; hak kebebasan dan keamanan pribadi; hak mendapat perlindungan dari masyarakat atas keluarga; hak memperoleh kewarganegaraan dan larangan menyebar propaganda perang dan kebencian

HAM

v Hak sosial, ekonomi dan kebudayaan

v Hak atas pekerjaan; hak atas taraf hidup yang layak termasuk makanan, pakaian, perumahan dan kesehatan

v Hak atas pendidikan; hak turut serta dalam kehidupan kebudayaan masyarakat, ambil bagian dalam kemajuan ilmu pengetahuan, dan hak atas perlindungan kepentingan moral dan materiil yang timbul dari hasil karya cipta seseorang dalam bidang ilmu, kesusasteraan dan seni.

Ruang Lingkup Tugas

Modern Pemerintah

v Jalan, sungai, angkutan, pos, telekomunikasi

v Pendidikan

v Pemeliharaan kesehatan

v Lingkungan dan planologi

v Perumahan rakyat

v Perekonomian, pertanian dan perikanan, perdagangan dan industri

v Jaminan sosial

v Kebudayaan

v Pengembangan masyarakat, penggunaan waktu libur.

Ruang Lingkup Pengaturan Tugas-

Tugas Pemerintah Modern

v Peraturan mengenai penegakan ketertiban dan keamanan, kesehatan, kesopanan dengan menggunakan aturan tingkah laku bagi warga negara yang ditegakkan dan ditentukan lebih lanjut oleh Pemerintah

v Peraturan yang ditujukan untuk memberikan

jaminan sosial bagi rakyat

v Peraturan mengenai tata ruang yang ditetapkan pemerintah

v Peraturan yang berkaitan denga tugas pemeliharaan dari pemerintah termasuk bantuan terhadap aktivitas swasta dalam rangka pelayanan umum

Ruang Lingkup Pengaturan Tugas-

Tugas Pemerintah Modern

v Peraturan yang berkaitan dengan pemungutan

pajak

v Peraturan mengenai perlindungan hak dan kepentingan warga negara terhadap pemerintah

v Peraturan yang berkaitan dengan penegakan

HAM

v Peraturan mengenai pengawasan organ pemerintah yang lebih tinggi terhadap organ pemerntah yang lebih rendah

v Peraturan mengenai kedudukan pegawai pemerintah

Hakikat dan Inti Hukum

Pemerintahan

v Memungkinkan administrasi negara untuk

menjalankan fungsinya

v Melindungi warga terhadap sikap tindak administrasi negara

v Melindungi administrasi negara dalam

melaksanakan tugas dan fungsinya

Landasan Teori Hukum

Pemerintahan

v Negara Hukum

v Demokrasi

v Karakter Instrumental

Tugas 1

v Prinsip Negara Hukum

ü Rechtmatigheid van het bestuur

ü Grondrechten bescherming

ü Machtsverdeling

ü Rechterlijke controle

v Prinsip Demokrasi

ü Kedudukan badan perwakilan rakyat

ü Afzetbaarheid van het bestuur

ü Openbaarheid van het bestuur

ü Inspraak

v Karakter Instrumental

ü Doeltreffenheid (efektif/hasil guna))

ü Doelmatigheid (efisien/daya guna)

Tugas 1: Uraikan secara jelas prinsip-prinsip negara hukum, demokrasi dan karakter instrumental. Sertakan dengan contoh. Jumlah minimal 3 lembar folio bergaris

Emanuel Safirman Bata - 2010. Tema Jendela Gambar. Diberdayakan oleh Blogger.